Bupati Tapteng Himbau Pengusaha Restoran Taat Pajak

oleh
Foto : Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani menjelaskan soal Pajak 10% yang dikenakan terhadap pengusaha Restoran.

TAPTENG, (KIRABNews.com) – Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melakukan sosialisasi retribusi pajak bagi pemilik restoran yang beroperasi di wilayah Tapteng. Selasa (6/3/2018). Bertempat di Aula Binagraha, kantor Bupati Tapteng.

Acara yang dibuka oleh Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani tersebut turut dihadiri wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul, Sekdakab Tapteng Hendri Susanto Lumbangtobing, Kadis PKPAD Tapteng serta sejumlah pengusaha restoran di Tapteng.

Bakhtiar mengatakan, sosialisasi dilakukan guna mengoptimaliasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Tapteng dari pemungutan pajak restoran sebesar 10%. Hal itu telah diatur sesuai UU nomor 28 Tahun 2009.

“Ini merupakan amanah undang-undang mewajibkan setiap restoran dikenakan pajak 10% dan berlaku diseluruh Indonesia,” kata Bupati Baktiar Sibarani.

Ia menyebutkan, adapun tarif pajak dasar serta pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau setoran retribusi sesuai dengan Pasal 4 Perda No 23 Tahun 2011 dan pasal 5 Perda No 23 Tahun 2011 tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%.

Bupati mengharapkan adanya kerjasama yang baik dari para pelaku usaha restoran agar dapat mentaati serta menyetor pajak restoran. Sebab, peran serta para pengusaha restoran dalam menyetor pajak dapat membantu meningkatkan PAD Kabupaten Tapteng.

Sebelumnya Bakhtiar menjelaskan, pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% tersebut bukanlah uang yang dikeluarkan oleh para pengusaha. Melainkan, uang pembayaran konsumen (pengunjung) yang ditambahkan sebesar 10% dari total pembayaran.

“Jadi jelas pajak itu dibebankan kepada pengunjung restoran yang Bapak/ibu punya. Pengusaha hanya membantu pemerintah menambahkan pajak sebesar10%,” jelas Bupati.

Mantan ketua DPRD Tapteng ini juga menegaskan, para pengusaha restoran tidak boleh meninggikan harga jual makanan yang ditawarkan dan harus sesuai dengan harga normal pasar.

“Kita harus sepakati bersama, Bill (Bon) pembayaran yang digunakan pengusaha restoran adalah yang dikeluarkan oleh Pemda. Harga makanan harus sama dengan kebijakan pasar, kemudian Pemkab Tapteng akan mensosialisasikan kepada masyarakat serta membuat spanduk himbauan taat pajak disetiap restoran,” ujarnya.

Sementara, Kaban PKPAD Tapteng Zabril Abdi Nasution menyampaikan, peserta sosialisasi terdiri dari para pengusaha Restoran. Adapun ketentuan pajak yang dikenakan selain pajak restoran yakni pajak Hotel, pajak hiburan, pajak Reklame, pajak parkir, pajak Air Bawah Tanah, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, pajak Mineral Logam dan Batuan, pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta pajak Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *